
Berita Fakta Online
JAKARTA, 19 November 2026 – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mencakup mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, perluasan jenis kejahatan, serta pembentukan badan pengelola aset. Namun, YLBHI mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat.
DPR Selesaikan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset berlangsung setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyetujui rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam proses tersebut, Panja bersama pemerintah merumuskan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi landasan penyusunan regulasi. Materinya meliputi prinsip perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, kriteria aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan.
Selain itu, regulasi tersebut mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan itikad baik. Ketentuan ini diperlukan agar upaya negara mengambil kembali hasil kejahatan tidak mengabaikan hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Sorotan
Salah satu materi penting dalam RUU Perampasan Aset adalah penerapan mekanisme non-conviction-based forfeiture (NCBF), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, menjelaskan bahwa mekanisme tersebut diperlukan agar negara tetap dapat menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan meskipun proses pidana terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dilanjutkan.
Kondisi yang dimaksud antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, maupun melarikan diri. Dengan mekanisme tersebut, aset yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat diproses melalui jalur perampasan aset sesuai ketentuan hukum.
Menurut Parta, selama ini terdapat kendala ketika tersangka meninggal dunia sehingga perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan. Akibatnya, upaya negara untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan dapat menghadapi hambatan.
Meski demikian, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tetap menjadi perhatian terkait perlindungan hak warga negara, standar pembuktian, dan kewenangan pengadilan dalam mengawasi tindakan penyitaan maupun perampasan.
Enam Jenis Tindak Pidana Lainnya Masuk Cakupan
RUU Perampasan Aset juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Selain tindak pidana korupsi, terdapat enam kelompok tindak pidana lainnya yang disepakati dalam pembahasan DPR bersama pemerintah.
Enam kategori tersebut meliputi:
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Kategori terakhir mencakup berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan aset kripto.
Namun, tindak pidana perpajakan tidak dimasukkan dalam daftar enam kategori tersebut. Padahal, pada pembahasan awal, sektor perpajakan sempat masuk dalam daftar 13 kategori tindak pidana lainnya bersama perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembatasan jenis tindak pidana dilakukan agar penerapan aturan perampasan aset tetap proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, juga menilai pembatasan secara limitatif diperlukan untuk menghindari multitafsir serta kesulitan pembuktian dalam proses penegakan hukum.
Badan Pengelola Aset dan Pengawasan Independen
Selain mengatur mekanisme perampasan, RUU tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Aset. Lembaga ini akan menangani pengelolaan barang sitaan maupun aset yang berkaitan dengan tindak pidana agar nilai ekonominya tidak menyusut selama proses hukum berlangsung.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
RUU ini juga menekankan pentingnya pengawasan oleh badan independen terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan aparat tidak digunakan sebagai sarana pemerasan, tekanan, maupun penyalahgunaan kekuasaan.
Habiburokhman menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu materi penting dalam pembahasan. Menurutnya, perlu ada pengaturan yang memastikan mekanisme perampasan aset tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
YLBHI Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan
Di tengah persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap substansi rancangan tersebut.
Melalui telaah terhadap Draf Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) tertanggal 16 November 2026, YLBHI menilai sejumlah ketentuan belum memberikan perlindungan yang sebanding dengan besarnya kewenangan negara.
YLBHI menyoroti kewenangan aparat dalam menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, hingga merampas aset. Menurut lembaga tersebut, kewenangan yang luas harus diimbangi dengan pengawasan pengadilan, standar pembuktian yang jelas, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan.
YLBHI juga mengingatkan potensi kriminalisasi terhadap pembela HAM, jurnalis, lembaga bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan definisi korporasi dalam draf yang mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Dengan cakupan tersebut, YLBHI menilai perlindungan terhadap organisasi masyarakat sipil harus dirumuskan secara tegas.
Perlindungan Jurnalis dan Hak Bantuan Hukum
Selain persoalan potensi kriminalisasi, YLBHI meminta adanya perlindungan terhadap kerahasiaan profesi, termasuk hubungan advokat dengan klien serta identitas dan sumber informasi jurnalistik.
YLBHI juga mempersoalkan ketentuan dalam draf yang membatasi pengajuan keberatan bagi pihak tertentu, termasuk tersangka atau terdakwa berstatus daftar pencarian orang (DPO), terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, maupun advokatnya.
Menurut YLBHI, status seseorang sebagai DPO tidak seharusnya menghilangkan hak memperoleh bantuan hukum dan kesempatan menguji dasar hukum perampasan aset.
Lembaga tersebut turut mendesak penghapusan ketentuan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam draf yang ditelaahnya. Selain itu, YLBHI meminta penguatan kontrol pengadilan, mekanisme ganti kerugian, rehabilitasi, serta pertanggungjawaban individual aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Pengawasan Menjadi Tantangan Penerapan UU Perampasan Aset
YLBHI menilai keberhasilan kebijakan perampasan aset tidak cukup diukur dari jumlah kekayaan hasil kejahatan yang berhasil diambil negara. Aspek perlindungan hak masyarakat dan pengawasan terhadap lembaga pelaksana juga harus menjadi bagian penting dalam penerapannya.
Dalam pernyataannya, YLBHI menegaskan bahwa semakin besar kewenangan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawaban yang harus diterapkan.
Karena itu, pengawasan terhadap aparat, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta kepastian hukum menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan regulasi tersebut.
Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026, Indonesia memasuki tahap baru dalam pengaturan pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, efektivitas pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kejelasan aturan, independensi pengawasan, dan jaminan perlindungan hak masyarakat.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Soroti Pengawasan Aparat
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
Baca Juga Artikel Terkait :

